Sarjana yang Tak Siap—Kenapa?

Novfirman - Data terbaru 2025–2026 menunjukkan pengangguran sarjana (D-IV/S1/S2/S3) di Indonesia berada di kisaran 1,01–1,1 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mendekati 6,23%. Angka ini menempatkan lulusan perguruan tinggi sebagai salah satu penyumbang signifikan pengangguran. Pertanyaannya: apakah ini murni mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri? Ataukah ini menjadi alasan kebijakan seperti penutupan program studi yang dianggap tidak relevan? Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan lulusan terus bersaing ketat, melamar ke banyak tempat, namun sering kali terbentur pada kompetensi praktis dan kesiapan kerja yang belum matang.

Di level individu, persoalan tidak berhenti pada ijazah. Banyak lulusan masih lemah dalam mengasah keterampilan adaptif, kepekaan terhadap peluang informal, dan daya tahan menghadapi proses rekrutmen yang panjang dan menuntut. Keluhan muncul dari dua arah: pencari kerja merasa tuntutan terlalu tinggi, sementara pihak rekrutmen menilai kandidat belum cukup kompeten. Ironisnya, perusahaan menginginkan tenaga kerja siap pakai, tetapi di saat yang sama dinilai belum mampu memberikan imbalan yang layak. Di sinilah peran negara diuji—menetapkan standar, mendorong pertumbuhan industri, dan membuka ruang kerja yang sehat. Namun, ini jelas bukan pekerjaan mudah, apalagi dalam konteks ketimpangan ekonomi yang tajam.

Data lain menunjukkan kontras yang mencolok: sekitar 8.120 individu super kaya (kekayaan > US$10 juta) di Indonesia pada 2025, dengan populasi kelas atas sekitar 1,07 juta jiwa. Sementara itu, kelompok Ultra High Net Worth mencapai 1.479 orang, dan kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 55 juta penduduk. Di sisi berbeda, standar kemiskinan cenderung ditekan, sementara harga kebutuhan pokok, BBM, emas, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar terus meningkat. Di tengah kondisi ini, arah pembangunan terasa membingungkan—di satu sisi mengusung semangat nasionalisme, di sisi lain realitas kapitalisme semakin dominan.

Lalu, ke mana arah negeri ini dibawa?
Apakah pendidikan tinggi masih relevan sebagai jalan mobilitas sosial?
Siapa yang seharusnya berbenah lebih dulu: kampus, industri, atau individu?
Dan, apakah kita sedang mencetak sarjana—atau sekadar menunda pengangguran?